Memahami Politik Identitas yang Tak Terhindarkan

Politik identitas

Memahami Politik Identitas yang Tak Terhindarkan. 2019 adalah tahun politik, semua kepentingan politik akan dipertaruhkan pada tahun itu, bahkan rasa persaingan electoral sudah mulai terasa pada tahun 2018. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Negara bangsa Indonesia, betapa antusiasnya publik Indonesia dengan isu-isu terkait politik, namun juga menjadi kabar buruk bagi kedewasaan berpolitik baik para elit maupun rakyat biasa, hal ini dikarenakan perilaku politik yang dipertontonkan ke halayak ramai sering kali tidak mendidik sama sekali.

Memahami Politik Identitas

Apapun yang dipertontonkan presiden di khalayak ramai tentu akan selalu berimplikasi politik, namun pada tahun politik seperti sekarang ini, isu apapun akan terasa sangat politis, bahkan hiburan pada Opening Ceremony Asean Game 2018 kemarin bisa memicu penggorengan isu politik, mulai dari ketidak jujuran jokowi sebagai salah satu pemeran dalam video pembuka hajatan se asean tersebut, sampai pada pro-kontra pemakaian stuntman (pemeran pengganti) aksi jokowi menunggang kuda besi. Walaupun sebenarnya perbincangan warga Negara (citizen) tidak lebih heboh dari perbincangan di dunia maya. Hal ini meunjukkan bahwa suasana politik masyarakat Indonesia sebenarnya tidak sepanas yang kita lihat dalam tontonan di media massa, elektronik, cetak, maupun apa yang diperbincangkan masyarakat net (netizen) di dunia maya.

Panasnya tahun politik selalu diwarnai dengan isu-isu seputar Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), isu-isu terkait SARA memang sangat mudah untuk dimainkan di Indonesia, para pemain politik seolah sadar betul dengan kenyataan tersebut, sehingga mereka juga sangat piawai dalam mengolah isu yang sebenarnya remeh-temeh menjadi isu yang bahkan selalu diperbincangkan masyarakat luas.

Baca Juga: Mental Bangsa Terjajah, Dibalik Minta Foto Bareng Orang Asing

Sebagaimana kita saksikan di diberbagai penjuru daerah di Indonesia, isu SARA hampir tidak terelakkan dari panggung politik, bahkan dalam masyarakat yang sangat majmuk seperti di Jakarta sebagai ibu kota Negara, isu SARA juga dapat digoreng dengan mudah untuk tujuan-tujuan politik sesaat, sebagaimana kasus yang menimpa mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang syarat dengan kepentingan politik sesaat. Hal serupa juga mungkin akan terasa pada masa pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang.

Pemilihan KH. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden misalnya, tentu bukan tanpa sebab. Hal ini dikarenakan sepanjang awal pencapresan 2014 dan selama pemerintahannya Joko Widodo selalu ramai dengan isu-isu SARA, dan permasalahan dengan ulama lainnya yang memberikan kesan pemerintahan jokowi tidak pro terhadap ulama, dan terkesan berhadapan. Dan pemilihan Ma’ruf amin sebagai wakil presiden adalah sebagian upaya untuk menepis anggapan tersebut.

Dilain sisi, pasangan prabowo-sandi juga melakukan maneuver yang kurang lebih sama, untuk mencitrakan diri dekat dengan ulama. Hal ini terlihat sesaat sebelum mendaftar di KPU pasangan ini melaksanakan solat jum’at terlebih dahulu di masjid sunda kelapa, dan segera setelah itu mengumumkan rencana untuk bertemu dengan Riziq Syihab.[1] Dari kedua cerita singkat di atas, terlihat betapa kedua pasangan kandidat capres-cawapres tidak ingin terperangkap kedalam isu SARA, dan berusaha mencitrakan diri dekat dengan ulama.

Politik Identitas Antara Ya dan Tidak

Abdillah[2] menjelaskan bahwa politik identitas merupakan politisasi menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas ras, politik etnis atau primordialisme, pertentangan agama, dan kepercayaan. Dalam pengertian ini maka kita dapat memahami bahwa politik identitas adalah upaya untuk mempolitisasi[3] perbedaan-perbedaan ras, suku, agama atau kepercayaan, golongan, dan perbedaan-perbedaan lain yang bersifat melekat pada suatu masyarakat/kelompok. Politik identitas berusaha menumbuhkan sikap “kekitaan”, sentiment golongan tertentu untuk memilih salah satu calon. Dari pengertian yang kedua ini maka sebenarnya politik identitas tidak sebegitu menakutkan seperti pada pengertian yang pertama.

Baca Juga: Muatan Tasawuf dalam Ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate

Dimanapun politik berada, sebenarnya politik pada akhirnya adalah persoalan identitas. Sebagaimana kita banyak melihat para calon peserta pemilu selalu berusaha mengidentifikasikan diri kedalam identitas masyarakat yang memiliki banyak calon pemilih. Misalnya pada pemilu-kada provinsi jawa timur, calon peserta pemilu akan berusaha mengidentifikasikan diri kedalam masyarakat Nahdiyin, hal ini disebabkan jawa timur memiliki populasi masyarakat NU yang sangat besar, dan selalu menjadi lumbung suara yang selalu diincar. Hal ini mungkin juga akan terjadi pada masyarakat Muhamadiyah, atau komunitas lain yang juga memiliki massa besar.

Politik identitas sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan di Negara yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai Negara yang memiliki kedewasaan politik yang sangat tinggi seperti Amerika masih saja ditemukan politik identitas. Masyarakat tidak hanya memilih karena rasionalitas, atau program-program yang ditawarkan calon presiden, seperti permasalahan layanan kesehatan, persoalan pengangguran, dan pendidikan, tetapi juga posisi kandidat atas persoalan-persoalan komunitas seperti homoseksual, pemakaian hijab dan cadar, aborsi dan sentiment kelompok lainnya.[4]

Politik identitas akan selalu dibutuhkan oleh para calon untuk memperebutkan suara, oleh karena itu politik identitas akan selalu mewarnai dunia perpolitikan di Indonesia. Dan sejujurnya sah-sah saja memperjuangkan suku, agama, atau golongan tertentu dalam politik. Namun demikian, setidaknya kita dapat menarik dan mengklasifikasikan politik identitias kedalam dua bentuk yang jelas, yaitu politik identitas yang beradab dan politik identitas yang bernuansa kebencian. Pengidentifikasian diri para kandidat kedalam suatu kelompok masyarakat, kultur, dan agama merupakan contoh politik identitas yang beradab. Sementara contoh politik identitas yang bernuansa kebencian adalah menjelek-jelekkan kelompok, etnis, suku, dan agama[5] lain yang memiliki pandangan politik yang berseberangan.

Baca Juga: Tradisi Unik di Lamongan; Wanitahlah Yang Melamar Laki-laki

Oleh karena itu, jika dinilai tidak mungkin untuk lepas dari politik identitas dalam berdemokrasi di Indonesia, maka para elit politik harus bisa mengambil jarak yang tegas antara politik identitas yang bernuansa kebencian, dan politik identitas yang masih dirasa sah untuk dilakukan. Dan selanjutnya semua pihak harus memastikan politik identitas masih dalam taraf keberadaban. Karena seperti yang telah tercantum dalam ideologi pancasila bahwa kita semua menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sumber Gambar: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDaybVEyCVvle6Kh4Yk9b9r2o-9MTHQYVeB_VIWVQsXOkpTMcXoGTibZTC0w2zBObz_TKSVsxnAm-2QXis6mGumYY96bZ_yq83DsRJqLoqB0LnH4g4u_2KOZ0Tq5i2D0lx7XGeyoRRoZ4/s1600/Islam+Politik.jpg

[1] https://crcs.ugm.ac.id/perspective/13311/politik-identitas-tak-terhindarkan-dan-tak-selalu-buruk.html

[2] Maarif, Ahmad Syafii, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Democracy Project, 2012.

[3] Upaya untuk mengambil keuntungan politik, pemenangan salah satu calon yang diusung oleh kelompok atau partai

[4] Ibid, https://crcs.ugm.ac.id

[5] Penggunaan terminologi “kafir” sebenarnya memang terdapat dalam ajaran agama, namun kemudian akan terasa riskan dan cenderung akan menimbulkan sentiment keagamaan yang memiliki daya hancur yang sangat tinggi, oleh karena itu patut difahami penggunaan terminology “kafir” untuk menuding kelompok lain adalah kurang tepat, jika dilihat konteks pemahaman masyarakat Indonesia saat ini.