Islam dan Demokrasi di Indonesia

Islam dan demokrasi di Indonesia. Islam merupakan salah satu agama samawi yang tersebar diseluruh penjuru dunia. Sebagai agama, islam dipahami sebagai seperangkat aturan, aqidah, dan syariat yang berasal dari Alloh  SWT yang diturunkan melalui nabi Muhammad yang bersifat mengikat kepada para pemeluknya, oleh sebab itu islam sebagai sebuah perangakat aturan, norma/nilai harus dijaankan oleh pemeluknya meliputi seluruh kehidupannya, tidak lepas juga permasalahan sosial, ekonomi, politik,  dan lain-lain. Persoalan timbul pada perdebatan apakah masyarakat islam dalam membangun sebuah negara harus menggunakan sistem “islam”, atau boleh menggunakan konsep lain seperti demokrasi, yang lahir/ berasal dari kebudayaan.

Sampai saat ini kita telah mengenal berbagai sistem dalam bernegara seperti sosialis, komunis, kapitalis, liberalism, islam, anarki, monarki, oligarki, demokrasi dan lain-lain. Salah satu dari sistem-sistem tersebut yang mengalami perkembangan dan penyebaran yang terbesar adalah sistem demokrasi, salah satunya yang sampai saat ini masih dianut oleh negara kesatuan republik Indonesia.

Banyak kalangan dari dalam islam, menilai bahwa demokrasi bukanlah sistem yang lahir dari rahim islam, oleh sebab itu masyarakat islam tidak boleh menggunakan sistem demokrasi, kelompok lain berpendapat bahwa antara islam dan demokrasi tidak terdapat pertentangan, sehingga umat islam diperbolehkan untuk menggunakan sistem tersebut. Dan kelompok lain di luar islam menganggap bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan islam, oleh sebab itu mereka berasusmsi “Negara Islam” tidak mungkin bisa mengimplementasikan sistem demokrasi.

Baca juga: Ditengah Himpitan Agama Impor

Antara Islam dan Demokrasi

Sumber: https://pixabay.com

Demokrasi adalah berasal dari bahasa yunani (dēmokratía) yang berarti "kekuasaan rakyat", demokrasi tersusun atas dua suku kata yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Menurut istilah, demokrasi merupakan bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Magnis Suseno (1996) menyebutkan bahwa negara demokrasi harus memiliki ; Negara hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum berkala yang bebas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar.[1]

Sistem demokrasi memungkinkan seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan nasib mereka. Demokrasi memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.

Antara islam dan demokrasi secara subtansial tidak terdapat pertentangan, justru didalamnya banyak sekali mengakomodir kepentingan umat islam dalam menjalankan perintah agama, seperti bermusyawarah yang juga merupakan hal fundamental dalam sistem demokrasi. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang cendikiawan muslim Amin Rais, beliau meyebutkan bahwa tidak terdapat perselisihan antara islam dan sistem demokrasi, karena beberapa alasa diantaranya adalah; pertama, Al-Quran memerintahkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.  Kedua, Nabi Muhammad pernah mempraktekkan musyawara dengan para sahabat. [2]

Uraian di atas juga dikuatkan dengan adanya ayat-ayat dalam al-quran yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi seperti; al-Nisa’: 59, 83 & al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat), al-Nisa’: 58 (tentang amanah), QS. Ali Imran: 159 & al-Syura: 38 (tentang musyawarah), dan seterusnya.

Jika dilihat dari sumbernya, islam berasal dari Alloh SWT. Yang bersifat nash dan pasti, sementara demokrasi berasal dari manusia , sehingga memiliki dialektikanya sendiri. Oleh sebab itu, walaupun demokrasi kompatibel dengan ajaran islam, demokrasi harus dijalankan dengan tetap memperhatikan batas-batas yang diberikan dalam tuntunan-tuntunan Islam.

Islam dan Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia[3], dilain sisi indonesia juga masuk dalam negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Walaupun sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam menerapkan isu-isu demokrasi.

Baca Juga: Peran dan Fungsi Keragaman Budaya di Indonesia

Walaupun demikian, penerapa demokrasi di Indonesia diwarnai dengan proses dialektika dalam tubuh masyarakat islam sendiri. Masyarakat yang tergabung dalam kategori islam moderat menganggap sistem demokrasi yang diterapkan di indonesia sudah sesuai dengan rel agama islam secara subtansial, hal ini bertentangan dengan kelompok konservatif yang menginginkan indonesia dijalankan berdasarkan syariat islam “tekstual”. Tarik ulur antara keduanya masih berlangsung sampai hari ini.

Penerapan demokrasi yang sesungguhnya telah sesuai dengan prinsip-prinsin agama islam, ternyata masih kita temukan adanya penyelewengan terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini disebabkan oleh tafsir setiap penguasa terhadap prinsip-prinsip tersebut, seperti prinsip keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, sehingga kita mengenal idiom “hukum tajam kebawah, tumpul ke atas”, dan lain-lain.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, menurut hemat saya antara demokrasi dan ajaran islam tidak terdapat pertentangan. Banyak nilai-nilai yang sesungguhnya adalah ajaran islam berada dalam demokrasi, namun demikian implementasi demokrasi di indonesia harus tetap memperhatikan batas-batas yang diberikan oleh agama islam.

Baca Juga: Mental Bangsa Terjajah Dibalik Minta Foto Barang Orang Asing

Sebaik apapun sistem yang dipilih oleh suatu negara, jika pemegang kekuasaan tidak amanah, maka akan tetap terjadi ketidak adilan, dan penyelewengan kekuasaan lainnya. oleh sebab itu, umat islam harus fokus pada pemilihan figur yang amanah, dan kompatibel terhadap ajaran agama islam.

Sumber:

1. 1. Franz Magnis-Suseno, “Demokrasi Tantangan Universal,” dalam Agama dan Dialog Antar Peradaban, ed. M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1996), 127.
2. 2. Kiki M. Hakiki, Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia, (jurnal, Published: February 2016). DOI: http://dx.doi.org/10.15575/jw.v39i1.583
3. 3. https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia