Kegagalan Demokrasi Indonesia

Apa yang menjadi penyebab Kegagalan Demokrasi di Indonesia?. Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem kenegaraan, demokrasi dipilih karena dianggap sebagai sistem yang paling tepat dijalankan di indonesia karena indonesia tersusun atas berbagai perbedaan baik suku, agama, ras, dan kelompok/golongan. Hal ini membuat penting untuk memilih demokrasi sebagai salah satu cara untuk mempersatukan dan memberi keadilan bagi setiap kepentingan.

Demokrasi merupakan suatu sistem kekuasaan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Secara teoritis demokrasi memang sangat ideal untuk diterapkan sebagai sistem kenegraaan, karena demokrasi memungkinkan untuk adanya siklus pergantian pemimpin yang sangat adil bagi setiap warga negara.

Sejak sebelum berdiri sebagai sebuah Republik, bangsa indonesia dipercaya telah melakukan praktek-praktek demokrasi, hal ini sebagaimana nilai-nilai pancasila seperti “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang konon katanya digali dari nialai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Baca Juga: Budaya Politik di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi ternyata tidak memilih “berdemokrasi” dengan pilihannya sendiri, proses indonesia berdiri sebagai negara republik diawali dengan penjajahan negara-negara adidaya dimasa itu, sebut saja negara ingris, belanda, dan jepang yang boleh jadi mereka menanamkan nilai-nilai demokrasi, yang pada kenyataannya mereka lebih memilih sistem kerajaan/kekaisaran.

Demokrasi gagal?

Oleh karena itu, sulit bagi kita untuk menilai sistem mana yang terbaik dan sistem mana yang paling buruk, karena pada prakteknya setiap sitem memiliki kelemahan yang jika tidak disadari maka setiap sistem akan berubah menjadi mata pisau yang siap menyayat suatu bangsa.

Demokrasi indonesia bermetamorfosis menjadi bentuk demokrasi yang berbeda, mulai dari demokrasi era soekarno, demokrasi era soeharto, dan saat ini era reformasi. Di era soeharto demokrasi menjadi sesuatu yang ilusif, karena demokrasi tidak benar-benar dijalankan sebagaimana konsep demokrasi, yaitu kebebasan.

Kebebasan di masa itu dikekang, atau jika ingin menghindari kata tersebut maka setidaknya kita harus memakai kalimat “demokrasi dibatasi dengan tembok kekuasaan”, sehingga civil society tidak bisa dengan leluasa melakukan proses demokrasi. Dan yang menjadi borok dari era ini adalah korupsi.

Baca Juga: Meneguk Pil Pahit Demokrasi

Proses demi proses dilalui bangsa indonesia menuju suatu masa kedewasaan dalam berdemokrasi, reformasi menjadi pintu bangsa indonesia keluar dari masa totaliter Soeharto. Yang ternyata indonesia masih kukuh memilih demokrasi sebagai sistem kenegaraan.
Sampai pada era reformasi saat ini, apakah demokrasi sudah berjalan sejalan dengan konsep demokrasi yang susungguhnya? Ternyata reformasi bukanlah satu-satunya jalan lurus menuju kebenaran, terbukti dengan berjalannya proses demokrasi seperti saat ini, kita justru melihat korupsi menyebar mulai dari tingkat desa, sampai tingkat nasional.  

Gagalnya Sistem Demokrasi Di Indonesia

Walaupun dianggap sebagai sistem terbaik untuk mengganti kekuasaan, bukan berarti demokrasi tidak memiliki kelemahan, dan salah satu kelemahan dari sistem demokrasi adalah memungkinkan para politisi busuk berkuasa. Hal ini dikarenakan kekuasaan dalam sistem demokrasi dilakukan dengan pemilihan umum, dimana setiap kepala memiliki bobot yang sama untuk memilih. Maka  bukan pemimpin yang terbaik yang bisa dicari dalam proses pemilihan, namun pemimpin yang memiliki “pencitraan” terbaiklah yang akan dihasilkan.

Politik uang menjadi ujjung tombak para politisi busuk dalam menggait suara rakyat, sayangnya masyarakat juga mulai tidak percaya dengan pemimpin yang dihasilkan dalam proses demokrasi sehingga mereka lebih memilih calon pemimpin yang dapat memberikan uang/keuntungan sesaat bagi mereka. Suara dari calon pemilih rela digadaikan bahkan hanya Rp.30rb saja, hal ini menjadi miris bagikita semua.

Salah satu alasan mengapa demokrasi kita gagal sampai saat ini adalah (1) minimnya kesadaran masyarakat atas politik dan kekuasaan, (2) Pendidikan politik belum menjadi agenda prioritas bagi negara, dan juga bagi partai politik tersendiri, (3) rakyat hanya dianggap sebagai pemilih (voter), (4) Oligarki kekuasaan.

Walaupun secara kuantitatif angka partisipasi pemilu terbilang tinggi, namun Secara kualitatif kesadaran masyarakat atas kekuasaan dan politik masih terbilang rendah, mereka tidak menyadari bagaimana fungsi dan pentingnya suara mereka dalam sistem demokrasi ini, sehingga mereka lebih suka pasif, tidak mengkritisi bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana pencalonan dilakukan. Hal ini terjadi karena tidak meratanya pendidikan politik baik oleh negara maupun oleh partai politik.

Gagalnya demokrasi selanjutnya disebabkan oleh adanya anggapan para elit politik bahwa msayarakat hanya dianggap sebagai pemilih (voter) belaka, sehingga para pejabat politik yang terpilih tidak melakukan pelayanan yang seharusnya kepada mereka, karena tanggung jawab kepada rakyat hanya dianggap sebatas barter suara dengan uang (money politic) semata. Selanjutnya, buntuk dari minimnya kesadaran politik tersebut di atas adalah kekuasaan yang hanya berputar pada para oligarkh.

Baca Juga: Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia

Hal ini membuat kontestasi politik tidak lagi berada pada rel yang benar, dimana demokrasi dijalankan tidak lagi untuk melayani rakyat, karena demokrasi indonesia saat ini hanya berorientasi pada pemindahan kekuasaan dari oligarki satu ke oligarki yang lain.

Sebagai penutup, untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, pemerataan pendidikan politik menjadi hal yang wajib dilakukan, karena tanpa itu maka proses demokrasi hanya akan menjadi seremonial pemindahan kekuasaan dari elit ke elit belaka tanpa memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tertindas.